Foto : Istimewa
JAKARTA, Laskarpenanews.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah berpikir kreatif dalam mengelola anggaran. Hal ini penting untuk memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat terpenuhi.
“Daerah kita dorong untuk berinovasi mencari pendapatan, tapi jangan sampai memberatkan rakyat,” kata Tito di Kompleks MPR/DPR RI, (16/07/2026).
Tito menegaskan, daerah yang mengaku tidak mampu membayar gaji pegawai tidak boleh langsung menyerah atau meminta bantuan pusat. Kemendagri akan terlebih dahulu menelusuri postur APBD untuk melihat langkah efisiensi yang sudah dilakukan.
“Kami ingin melihat daerah yang menyatakan tidak mampu bayar gaji. Sudah melakukan efisiensi atau belum,” ujarnya.
Ia mencontohkan Kabupaten Lahat yang berhasil menghemat anggaran Rp400 miliar. Penghematan dilakukan dengan memotong biaya perjalanan dinas, rapat, dan pemeliharaan yang dinilai berlebihan. Dana tersebut kemudian dialihkan untuk membayar belanja pegawai.
Contoh lain adalah Kota Pekanbaru. Pada tahun sebelumnya PAD kota itu Rp800 miliar. Setelah sistem pembayaran pajak dan retribusi dipermudah serta dilakukan sosialisasi, PAD naik menjadi Rp1,2 triliun. Artinya ada tambahan Rp400 miliar.
“Ini membuktikan daerah bisa mengatasi masalah anggaran dengan efisiensi dan inovasi,” katanya.
Menurut Tito, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan baru akan mempertimbangkan bantuan tambahan atau percepatan Dana Bagi Hasil jika daerah sudah maksimal melakukan efisiensi namun tetap mengalami kendala.
“Kalau dua-duanya sudah dilakukan tapi masih kurang, baru kita usulkan top-up ke Kemenkeu agar gaji pegawai bisa dibayar,” jelasnya.