Laskarpenanews.com, Jakarta – Indonesia memiliki potensi besar cadangan Logam Tanah Jarang (LTJ) atau Rare Earth Elements (REE) sekitar 350 ribu ton REO (Rare Earth Oxides). Namun potensi itu belum memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional.
Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman dalam rapat koordinasi tata kelola ekspor mineral kritis di Jakarta, Senin (27/7).
“Logam Tanah Jarang harus dipahami sebagai pembangunan rantai nilai industri nasional, bukan sekadar aktivitas pertambangan. Nilai tambah terbesar justru tercipta setelah proses pemisahan, pemurnian, hingga menjadi magnet permanen dan komponen industri berteknologi tinggi,” tegas Dudung, Selasa (28/7).
Menurutnya, LTJ merupakan bahan baku utama industri strategis masa depan. Mulai dari semikonduktor, kendaraan listrik, baterai, energi terbarukan, hingga teknologi pertahanan canggih.
Untuk itu, KSP mengawal ketat agar kebijakan hilirisasi LTJ berjalan di atas landasan hukum kuat dan memberi kepastian berusaha. Pemerintah telah menyiapkan kerangka regulasi, mulai dari UU No 3 Tahun 2020 tentang Minerba, PP No 96 Tahun 2021, hingga Permen ESDM No 18 Tahun 2025.
Dudung memaparkan sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan teknologi ekstraksi dan pemurnian, belum optimalnya standar regulasi dan pengawasan, lemahnya sistem traceability, hingga risiko kebocoran sumber daya akibat ekspor tanpa nilai tambah.
Langkah pembenahan tata kelola LTJ sejalan dengan Asta Cita dan RPJMN 2025-2029. Hilirisasi SDA disebut sebagai instrumen utama memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
“Hilirisasi tidak lagi hanya dimaknai membangun fasilitas pengolahan, tetapi harus membentuk ekosistem industri nasional yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memperkuat penguasaan teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia,” jelasnya.
Guna mewujudkan itu, KSP mendorong strategi nasional melalui 5 pilar: penguatan regulasi dan tata kelola, pembangunan ekosistem industri dan teknologi, aspek lingkungan dan keberlanjutan, peningkatan SDM, serta penguatan diplomasi ekonomi global.
Rapat koordinasi turut dihadiri Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, BRIN, Bareskrim Polri, Kejagung, Danantara, MIND ID, PT Timah, Sucofindo, IMA, FINI, ABI, hingga Apindo.