Laskarpenanews.com, JEBUS – Di balik kabar puluhan ponton yang masih bertengger di kawasan DAS Kampak, Jebus, Bangka Barat, tersimpan persoalan lain yang dirasakan langsung masyarakat setempat.
Bagi sebagian warga, persoalannya bukan semata-mata soal mau atau tidak mau menarik ponton keluar dari kawasan tersebut. Ada persoalan biaya, keamanan aset, hingga nasib ekonomi keluarga yang selama ini ikut bergantung pada aktivitas di kawasan tersebut.
Meli, salah seorang warga Dusun Kampak, mengatakan dirinya bersama warga lainnya memahami dan menghormati imbauan kepolisian agar aktivitas penambangan di kawasan DAS Kampak tidak kembali dilakukan.
Namun, menurutnya, keberadaan ponton yang masih berada di lokasi bukan berarti pemiliknya sengaja menolak untuk mematuhi imbauan tersebut.
“Bukan tidak mau ditarik. Kalau ditarik keluar, biayanya bisa sampai belasan juta rupiah. Persoalannya, mau ditarik ke mana? Kami ini warga asli Kampak. Kalau ponton dibawa keluar, kami juga khawatir dengan keamanannya,” ujar Meli.
Ia menegaskan, dirinya bersama warga lainnya, khususnya mereka yang memiliki ponton, akan mendengar dan mengikuti arahan aparat kepolisian.
“Kalau polisi bilang jangan bekerja lagi di sana, kami akan ikuti. Kecuali kalau nanti sudah ada legalitas yang jelas, tentu itu persoalan lain,” katanya.
Meli juga membantah anggapan bahwa warga akan kembali melakukan aktivitas secara sembunyi-sembunyi atau kucing-kucingan dengan aparat.
Menurut dia, pengawasan aparat di kawasan tersebut cukup intensif. Ditpolair Polda Bangka Belitung melalui Pos Polair Kampak bersama Satpolair Polres Bangka Barat disebut terus melakukan patroli dan pengawasan.
“Kalau mau bekerja kucing-kucingan rasanya tidak mungkin. Polisi terus patroli dan mengawasi,” ujarnya.
Di tengah situasi tersebut, kegelisahan warga tidak hanya berkaitan dengan ponton yang kini terhenti. Ada persoalan ekonomi rumah tangga yang ikut terdampak.
Bagi sebagian masyarakat Kampak, aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tersebut selama ini ikut menghidupkan warung-warung kecil, penjual makanan, hingga berbagai usaha rumahan.
Salah satunya dirasakan Indra, warga Kampak yang sehari-hari berjualan nasi dan aneka makanan dari rumahnya.
Ia mengaku merasakan langsung perubahan omzet ketika aktivitas tambang sempat berlangsung.
“Kalau tambang beroperasi, pembeli ramai. Pagi hari saya sampai kewalahan melayani,” kata Indra.
Menurutnya, sebelum aktivitas tersebut berlangsung, ia biasanya hanya mampu menjual nasi tidak lebih dari sekitar 10 bungkus dalam sehari.
Sebagian pembeli yang merupakan warga sekitar bahkan lebih sering membeli lauk saja untuk dibawa pulang.
Namun, ketika aktivitas ekonomi di kawasan tersebut kembali ramai, kondisi warung kecil miliknya berubah drastis.
Meski hanya berlangsung selama beberapa hari, jumlah pembeli meningkat dan omzetnya ikut terdongkrak.
Bahkan, uang hasil berjualan pada periode tersebut menurut Indra cukup membantu keluarganya menyelesaikan tunggakan biaya pendidikan anaknya yang sedang menempuh pendidikan di sebuah pondok pesantren di Palembang.
“Waktu itu saya bisa langsung melunasi tunggakan biaya sekolah anak. Bagi kami, uang seperti itu sangat berarti,” tuturnya.
Kini, keramaian tersebut kembali hilang.
Warung yang sebelumnya sempat dipadati pembeli kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Tak ada yang bisa memastikan kapan kondisi ekonomi seperti itu akan kembali dirasakan.
“Sekarang cerita itu tinggal kenangan. Kami juga tidak tahu kapan bisa seperti itu lagi,” katanya. (30/09/2026)
Bagi warga, dampak penghentian aktivitas tersebut bahkan mulai terasa pada rencana pembangunan fasilitas ibadah di lingkungan mereka.
Sejumlah pekerjaan pembangunan masjid dan rehabilitasi musala disebut ikut terhenti karena sumber pembiayaan yang selama ini diharapkan dari perputaran ekonomi masyarakat ikut tersendat.
Ironisnya, warga sudah menyimpan harapan besar.
Mereka membayangkan pada bulan Ramadan mendatang, masjid yang selama ini mereka bangun dapat digunakan untuk melaksanakan salat tarawih bersama-sama.
Harapan itu kini kembali menggantung.
Bukan semata karena bangunan yang belum selesai, tetapi karena kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pembangunannya juga ikut bergantung pada kondisi ekonomi mereka.
Bagi masyarakat kecil seperti warga Kampak, persoalan tersebut memperlihatkan satu sisi lain dari penghentian aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Di satu sisi, masyarakat memahami bahwa kegiatan di kawasan DAS harus mengikuti ketentuan hukum dan arahan aparat yang berwenang.
Namun di sisi lain, ketika sebuah aktivitas ekonomi berhenti, dampaknya tidak berhenti pada orang yang bekerja di lokasi.
Warung kecil kehilangan pembeli. Pedagang kehilangan omzet. Keluarga kembali menghitung kebutuhan harian. Tunggakan pendidikan kembali menjadi beban. Dan pembangunan tempat ibadah yang sudah lama diimpikan masyarakat terpaksa berjalan tersendat.
Karena itu, warga berharap persoalan DAS Kampak tidak hanya berakhir pada penghentian aktivitas, tetapi juga diikuti dengan kejelasan mengenai masa depan ekonomi masyarakat setempat.
Mereka membutuhkan kepastian: jika aktivitas di kawasan tersebut memang tidak diperbolehkan, lalu bagaimana masyarakat Kampak dapat tetap memperoleh penghasilan yang layak tanpa harus berhadapan dengan persoalan hukum?
Pertanyaan itulah yang kini menjadi kegelisahan sebagian warga Kampak.
Sebab bagi mereka, menghentikan sebuah aktivitas mungkin dapat dilakukan dalam satu hari.
Tetapi mengembalikan denyut ekonomi masyarakat yang ikut terhenti membutuhkan jalan keluar yang lebih panjang.
Dan di tengah semua itu, masih ada satu harapan sederhana yang ingin diwujudkan warga: pada Ramadan nanti, mereka ingin duduk bersama di dalam masjid yang telah selesai dibangun, menggelar sajadah, lalu melaksanakan tarawih berjamaah di rumah ibadah yang selama ini mereka bangun dengan harapan dan keterbatasan mereka sendiri.