Laskarpenanews.com, Jakarta – Nama Susanah, warga Kabupaten Bogor, menjadi perhatian publik setelah disebut Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Presiden memperkenalkan Susanah sebagai buruh harian yang bekerja mengupas bawang. Prabowo menyebut pekerjaan tersebut memberikan upah sebesar Rp700 ribu per kilogram serta mengaitkan kondisi Susanah dengan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako bagi keluarganya.
Pernyataan mengenai nominal upah tersebut kemudian menjadi perhatian publik. Perbincangan terutama muncul karena angka Rp700 ribu per kilogram dinilai membutuhkan penjelasan mengenai konteks pekerjaan, sistem pembayaran, dan sumber data yang digunakan.
Sejumlah pemberitaan selanjutnya memuat klarifikasi berbeda mengenai nominal tersebut. Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital, Rudi Valinka, menyebut angka yang dimaksud adalah Rp700 per kilogram, bukan Rp700 ribu per kilogram. Klarifikasi itu disebut berkaitan dengan kekeliruan penyebutan saat pidato.
Perbedaan angka tersebut menjadi bagian penting dalam polemik yang berkembang.
Di tengah perhatian publik terhadap nominal upah, muncul pula sejumlah pemberitaan yang memuat informasi berbeda mengenai pekerjaan Susanah. Namun, informasi tersebut belum semestinya langsung dijadikan kesimpulan bahwa keterangan dalam pidato Presiden mengenai pekerjaan Susanah tidak benar.
Sebab, sampai saat ini proses pengecekan terhadap data tersebut masih menjadi perhatian pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya akan mengecek informasi mengenai Susanah, termasuk data yang berkaitan dengan pernyataan mengenai upah pengupas bawang tersebut.
Langkah verifikasi menjadi penting agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi kesimpulan yang keliru. Terlebih, Susanah merupakan warga biasa yang kemudian menjadi perhatian nasional setelah namanya disebut langsung dalam forum kenegaraan.
Ada sejumlah pertanyaan yang kini menunggu penjelasan.
Pertama, berapa sebenarnya nominal upah yang diterima Susanah untuk pekerjaan yang disebutkan dalam pidato Presiden? Apakah Rp700 per kilogram atau Rp700 ribu per kilogram?
Kedua, dari mana data mengenai nominal tersebut diperoleh dan siapa yang melakukan pendataan?
Ketiga, bagaimana konteks pekerjaan Susanah dan sistem pembayaran yang dimaksud dalam data tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting dijawab berdasarkan data dan keterangan pihak yang berwenang, bukan berdasarkan dugaan maupun percakapan di media sosial.
Publik juga perlu membedakan antara pernyataan Presiden dalam pidato, klarifikasi yang muncul setelahnya, serta informasi lain yang masih dalam proses verifikasi.
Dengan demikian, polemik mengenai Susanah tidak semestinya diarahkan kepada pribadi yang bersangkutan. Jika terdapat perbedaan angka atau informasi dalam proses penyampaian data, persoalan tersebut perlu dijelaskan oleh pihak yang memiliki dan menggunakan data tersebut.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa data mengenai kondisi ekonomi masyarakat harus dipastikan secara cermat sebelum disampaikan kepada publik, terlebih ketika dibawa dalam forum kenegaraan.
Untuk saat ini, yang dapat dipastikan adalah Susanah telah disebut Presiden sebagai buruh harian pengupas bawang dengan nominal upah yang kemudian menimbulkan perbedaan informasi. Sementara rincian mengenai data dan nominal sebenarnya masih menunggu hasil pengecekan pemerintah.
Publik pun patut menunggu penjelasan resmi agar persoalan ini tidak berhenti sebagai polemik angka, tetapi dapat diketahui secara terang berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.