LaskarPenaNews.com, Palembang – Antusiasme warga mendatangi Posko Pengaduan yang dibuka Ormas Perisai Persaudaraan Sejati bersama Forum Bela Negara Kota Palembang cukup tinggi. Warga datang menyampaikan keluhan terkait data kesejahteraan yang dinilai belum sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial mereka.
Salah satu persoalan yang banyak disampaikan warga adalah penetapan desil kesejahteraan pada rentang 6 hingga 10. Sejumlah warga mengaku berada pada desil tersebut, meski menurut kondisi kehidupan sehari-hari mereka masih membutuhkan perlindungan sosial maupun bantuan pemerintah.
Ketua Forum Bela Negara Kota Palembang, Ludhi Jhansi, berharap masyarakat benar-benar memanfaatkan masa sanggah untuk memperbaiki data apabila terdapat ketidaksesuaian.
Ia mengimbau warga berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ketua RT masing-masing, kemudian menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak kelurahan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Waktu sanggah ini harus betul-betul dimanfaatkan masyarakat. Warga dapat berkoordinasi dengan Ketua RT masing-masing dan selanjutnya diteruskan kepada pihak kelurahan,” kata Ludhi.
Keluhan salah satunya disampaikan Merry, seorang warga yang mengaku tercatat dalam desil 8. Kondisi tersebut menurutnya tidak menggambarkan keadaan dirinya saat ini.
Merry merupakan penyandang disabilitas setelah salah satu kakinya harus diamputasi akibat penyakit diabetes pada 2021. Ia juga berstatus janda setelah suaminya meninggal dunia pada 2025.
Dengan kondisi tersebut, Merry berharap datanya dapat diperbaiki apabila setelah dilakukan verifikasi memang terdapat ketidaksesuaian, sehingga dirinya dapat memperoleh perlindungan sosial dan jaminan kesehatan sesuai ketentuan.
Keluhan serupa disampaikan Mulyadi. Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh harian lepas dengan pekerjaan serabutan dan penghasilan yang menurut pengakuannya berada di bawah upah minimum.
Mulyadi juga mengaku masih tinggal di sebuah bedeng milik keluarga. Kondisi ekonomi keluarga semakin menjadi perhatian karena anaknya masih duduk di bangku SD dan SMP, sementara berdasarkan data yang diketahuinya, keluarganya berada pada desil 6 hingga 10.
Ia berharap kondisi tersebut dapat diverifikasi kembali agar data kesejahteraan keluarganya benar-benar menggambarkan keadaan sebenarnya.
Menurutnya, akurasi data menjadi penting karena berkaitan dengan peluang masyarakat mendapatkan berbagai program pemerintah, termasuk perlindungan sosial, jaminan kesehatan serta bantuan pendidikan.
Persoalan data desil juga dinilai perlu mendapat perhatian ketika digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan pendidikan.
Pemerintah diharapkan tidak hanya menjadikan data desil sebagai ukuran utama, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan riil peserta didik. Sebab, apabila terdapat persoalan akurasi data, siswa maupun mahasiswa yang secara ekonomi membutuhkan bantuan berpotensi tidak terakomodasi.
Sekolah juga dinilai perlu dilibatkan dalam proses identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan pendidikan karena pihak sekolah memiliki informasi yang lebih dekat mengenai kondisi peserta didik.
Program Indonesia Pintar (PIP) maupun KIP Kuliah pada prinsipnya diharapkan tetap diarahkan sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan. Karena itu, penentuan penerimanya perlu dilakukan secara tepat sasaran dengan mempertimbangkan kondisi nyata peserta didik, bukan semata-mata berdasarkan satu indikator data.
Posko pengaduan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan dan melakukan perbaikan apabila menemukan data yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dengan adanya masa sanggah, masyarakat diharapkan tidak hanya mengeluhkan persoalan data, tetapi menggunakan jalur yang tersedia untuk mengajukan koreksi disertai informasi dan dokumen pendukung yang diperlukan.